Hasil Riset StrategisTahun 2009

DESENTRALISASI  KESEHATAN DAN DAMPAKNYA 
TERHADAP PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR^*)

^{Misnaniarti, Asmaripa Ainy, Rini Mutahar}

 ^{Staf Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri}

^ABSTRAK

Salah satu aspek penting sebagai dampak penerapan kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan adalah pengalokasian anggaran yang sepenuhnya ada dalam wewenang daerah. Program Pemberantasan Penyakit menular (P2M) merupakan salah satu program strategis Departemen Kesehatan RI untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya agar masyarakat terbebas dari penyakit menular. Pembiayaan merupakan aspek penting, oleh karena itu perlu dicari model kebijakan pengalokasian anggaran yang tepat, sehingga proporsi anggaran bisa seimbang antar setiap program penyakit.

Desain penelitian adalah observasional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh Dinas Kesehatan se kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan.  Data diperoleh dengan menggunakan  chek list pola alokasi anggaran serta pedoman wawancara mendalam tentang dukungan dan faktor-faktor penghambat dalam Program Pemberantasan Penyakit Menular. Analisis dilakukan secara univariat dan content analysis.

Diketahui bahwa proporsi anggaran Program P2M di  tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda, tergantung dari program prioritas yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Pembiayaan program ini tidak tergantung kepada tinggi rendahnya jumlah kejadian penyakit di tahun sebelumnya. Hal ini berakibat adanya penyakit yang tidak mendapatkan dukungan anggaran karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten tersebut. Juga karena kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah yang lebih memperioritaskan pada kegiatan Pengobatan Gratis yang lebih banyak memerlukan porsi anggaran.

Disimpulkan bahwa desentralisasi belum menunjukkan dampak yang positif pada pelaksanaan program Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), terutama aspek pengalokasian dana. Direkomendasikan Untuk semua Dinas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan agar memberikan alokasi anggaran yang tepat pada program P2M sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit menular.

Kata Kunci : kebijakan, desentralisasi, pembiayaan, penyakit menular


*) Dibiayai dari Dana DIPA DP2M Dikti Tahun 2009